Senin, 10 Agustus 2020

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jl. Asahan KM. 4 Pematangsiantar Telp. (0622) 7550426 Fax. (0622) 7550426 Email. info@pn-simalungun.go.id



Logo Artikel

POS LAYANAN HUKUM


Pos Layanan Hukum

Diterbitkan: Kamis, 11 April 2019 12:27

Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan

  1. Orang atau sekelompok orang yang   tidak   mampu   secara ekonomi   dan/ atau tidak   memiliki   akses   pada   informasi   dan konsultasi  hukum   yang memerlukan   layanan   berupa   pemberian inforrnasi,   konsultasi,     advis   hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan,   dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.
  2. Tidak mampu   sebagaimana   dimaksud pada     angka   (1) dibuktikan dengan melampirkan:
    1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
    2. Keterangan Tunjangan   Sosial   lainnya   seperti   Kartu Keluarga Miskin (KKM,) Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras   Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT,) Kartu Perlindungan Sosial (KPS,) atau   dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
    3. Surat pernyataanmampu membayar jasa   advokat yang dibuat dan   ditandatangani oleh   Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan   disetujui oleh   Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak   memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.
  3. Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:
    1. penggugat/pemohon, atau
    2. tergugat/termohon, atau
    3. terdakwa, atau
    4. saksi.

           

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas