Rabu, 18 Oktober 2017

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jl. Asahan KM. 4 Pematangsiantar Telp. (0622) 7550426 Fax. (0622) 7550426 Email. info@pn-simalungun.go.id



Logo Artikel

Blog


SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PN SIMALUNGUN

Diterbitkan: Selasa, 11 April 2017 10:06

Sosialisasi Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun sehingga sebagai penyelenggara negara maupun pelaksana pelayanan publik dapat lebih mengerti sasaran utama dalam Reformasi Birokrasi. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun tidak akan berjalan optimal jika tidak didukung oleh penatausahaan birokrasi dan kinerja pegawai yang baik. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan secara optimal maka diperlukan Road Map Reformasi Birokrasi yang digunakan untuk memandu operasional reformasi birokrasi. Demikian hal ini diungkapkan oleh Julius Panjaitan, SH, MH, selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Simalungun dalam Sosialisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun, Selasa (11/4).

Dalam rangka mengukur pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Simalungun, maka perlu dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen : Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjalankan fungsinya (8 area perubahan), sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Dalam sesi  tanya jawab beberapa  peserta sosialisasi dengan antusias mengajukan pertanyaan seputar materi sosialisasi. Peserta sosialisasi yang hadir terdiri dari Hakim, Pejabat struktural, Fungsional dan seluruh honorer Pengadilan Negeri Simalungun.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas