Simalungun, 14 April 2025, Pengadilan Negeri Simalungun melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, yang bertempat di kantor Pengadilan Negeri Simalungun. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur pengadilan serta perwakilan masyarakat dan Aparat Penegak Hukum

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak, baik internal pengadilan maupun masyarakat umum, mengenai hak atas informasi serta kewajiban pengadilan dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab interaktif yang memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan serta saran guna peningkatan kualitas layanan informasi publik di pengadilan.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh aparatur pengadilan lebih memahami dan mengimplementasikan standar pelayanan informasi secara konsisten, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Simalungun, 14 April 2025, Pengadilan negeri Simalungun menggelar kegiatan sosialisasi eksternal sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi, peran, serta layanan yang disediakan oleh lembaga peradilan. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Pengadilan Negeri Simalungundan dihadiri oleh perwakilan masyarakat, dan Aparat Penegak Hukum Se-Wilayah Hukum Kabupaten Simalungun

dalam acara tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun juga memaparkan bebarapa sosialisasi antara lain :

1. PERMA NOMOR 6 TAHUN 2022 (TENTANG ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG SECARA ELEKTRONIK)

2.  PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 (TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK)

3. PERMA NO 8 TAHUN 2022 (TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK)